Chinos Logo

Jambi DS - Saat ini, gaji pegawai honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan Agustus 2024 belum dapat dibayarkan. Penundaan ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang masih belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran tepat waktu, Kamis 12/09/2024.

Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) belum memberikan kepastian mengenai waktu pembayaran, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai, terutama para honorer yang mengandalkan gaji tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Keluhan muncul dari berbagai pegawai honorer yang menyatakan bahwa penundaan ini memperburuk situasi finansial mereka. Mereka berharap ada langkah segera dari pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pembayaran dapat segera direalisasikan. Hingga kini, para pegawai diimbau untuk tetap tenang sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar hak-hak para pegawai, terutama honorer, dapat terpenuhi sesuai dengan yang dijanjikan.

Seorang pegawai honorer yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya bahwa gaji mereka mungkin diabaikan atau tidak dibayarkan.

Kekhawatiran ini muncul karena ada indikasi bahwa pembayaran gaji pegawai honorer tidak berjalan lancar atau adanya ketidakpastian mengenai waktu pembayaran. Pegawai tersebut menyatakan rasa cemas atas situasi ini, mengingat gaji yang menjadi sumber penghidupan mereka terancam.

Gubernur Al Haris mencatat hattrick defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, defisit APBD mencapai Rp 67,1 miliar, angka yang melonjak tajam menjadi Rp 551,99 miliar pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, APBD 2024 tetap mencatat defisit signifikan sebesar Rp 354 miliar.

Meskipun APBD Provinsi Jambi mencatat defisit berturut-turut, masyarakat dan para pegawai honorer tidak merasakan manfaat nyata dari anggaran yang telah dikeluarkan. Kebutuhan publik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, tampaknya tidak mengalami peningkatan signifikan, sementara para pegawai honorer juga masih menghadapi ketidak pastian dalam pembayaran gaji mereka. Defisit yang tercatat seolah hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa diiringi perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

(DP)