Chinos Logo

Jambi detiktifspionase.id – Bukan hal baru soal berita banyaknya Kades yang terlibat kasus hukum, baik dalam hal pengelolaan dana desa (ADD) hingga “bermain – main” dengan perempuan nakal. Kali ini persoalan ini menimpa salah satu Kades di wilayah Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Danau Embat, Kecamatan Maro Sebo Ilir.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh detiktifspionase.id, sumber DS mengatakan bahwa ada indikasi penyimpangan dari pengelolaan dana alokasi desa yang dilakukan oleh Mansur yang saat ini menjabat Kades Danau Embat antara lain mengenai rehab jalan lingkungan serta pemberian honor Guru TK dan PAUD yang tidak memadai hingga menyebabkan beberapa guru berhenti mengajar.

Untuk memastikan apakah informasi tersebut benar adanya, tim DS pun mencoba mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Namun sejak dikonfirmasi via whatsapp tanggal 26 Juli 2024 lalu hingga berita ini diturunkan, sama sekali tidak ada tanggapan dari Kades Mansur atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh media ini terkait pelaksanaan pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan Tahap 1 sebesar Rp. 82,9 juta , lalu pembangunan tahap 2 sebesar Rp. 171,1 juta serta rehablitasi jalan lingkungan sebesar Rp. 249,1 juta.

Dari laporan masyarakat setempat menyebutkan bahwa pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan tersebut tidak pernah dilakukan sedangkan anggarannya selalu meningkat.

Persoalan lain adalah menyangkut pemberian gaji guru TK dan PAUD dimana telah dianggarkan dana sebesar Rp. 70 juta, Namun informasi yang diperoleh, sejumlah tenaga pengajar di TK dan PAUD ini justru banyak yang mengundurkan diri.

Dari dua persoalan diatas, yang paling mengejutkan adalah wartwan detiktifspionase mendapatkan data elektronik berupa potongan Chattingan dan video Call sang Kades dengan seorang perempuan dimana dalam video tersebut terlihat jelas jika perempuan yang menjadi lawan bicara sang Kades tidak memakai baju sama sekali. Dari riwayat chattingan sang kades dengan perempuan tersebut terdapat ajakan untuk melakukan perbuatan asusila. Dari bahasa chattingan tersebut dapat disimpulkan juga sepertinya hubungan sang Kades dengan perempuan tersebut sudah cukup lama.

Atas tiga persoalan ini, detiktifspionase.id mencoba meminta tanggapan dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Batanghari. Namun Sekretaris Dinas PMD Batanghari yang dihubungi serta dikonfirmasi via WA tidak merespon pertanyaan detiktifspionase.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Pemantau Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah, Ruslan Abdul Gani, SH meminta agar aparat hukum setempat dapat segera turun kelapangan untuk melihat langsung kegiatan pembangunan yang sudah dianggarkan lewat Alokasi Dana Desa tersebut apakah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan, maka Kades beserta perangkat desa yang terkait dengan kewenanagan mengelola dana desa tersebut dapat segera diperiksa untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah tersebut.

“Jika benar Kades tersebut tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang Desa, maka aparat hukum atau instansi terkait dengan pengelolaan pemerintahan Desa perlu segera turun tangan dan memeriksa kegiatan pembangunan yang telah dianggarakan melalui d alokasi dana desa tersebut,” ujarnya.

Sementara mengenai tindakan asusila yan dilakukan olek Kades Danau Embat tersebut, dengan tegas ia mendesak Badan Pertimbangan Desa dapat segera melakukan rapat untuk memberikan peringatan atau sanksi yang tegas atas perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial tersebut.

“Soal adanya video call dan chattingan Kades dengan perempuan nakal tersebut, itu adalah ranah Badan Pertimbangan Desa untuk memanggil dan memprosesnya apakah melalui proses adat atau membawa kasus ini ketingkat yang lebih tinggi karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan memalukan mengingat posisi Kades adalah sebagai orang yang harus dijadikan tauladan dan panutan, “ tukasnya.

Apakah BPD Desa Danau Embat akan memeriksa sang Kades, atau akan membawa persoalan ini ke instansi yang lebih berwenang, kita tunggu informasi selanjutnya.

(Tim)