Chinos Logo

Oleh: Bahren Nurdin

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen paling penting dalam kehidupan demokratis bangsa ini. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya melalui pemilu, sebuah proses yang harus dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanpa adanya kekerasan. 

Dalam menyongsong Pemilu 2024, penting sekali bagi kita semua untuk memahami peran utama etika dan hukum dalam menjamin terciptanya pemilu yang damai dan adil.

Etika memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemilu. Ini melibatkan nilai-nilai moral, integritas, dan kejujuran. Para pemimpin dan warga negara harus memahami bahwa pemilu bukanlah ajang untuk meraih kekuasaan dengan segala cara. 

Etika menuntut adanya kompetisi yang sehat, di mana peserta pemilu menghormati hak-hak pemilih dan menghargai persaingan yang berbasis pada ide-ide dan visi, bukan fitnah atau serangan pribadi.

Begitu juga hukum yang berperan sebagai landasan untuk mengatur jalannya pemilu. Undang-undang pemilu yang jelas dan transparan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. 

Hukum juga memberikan sanksi bagi pelanggaran etika dan aturan yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas akan menciptakan rasa keadilan di antara peserta pemilu dan masyarakat, serta mengurangi potensi pelanggaran yang dapat mengancam keamanan proses pemilu.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa warga negara memahami pentingnya pemilu dan dampaknya terhadap masa depan negara. Pendidikan pemilih yang baik akan meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilu. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang mereka anut, bukan hanya terpengaruh oleh retorika politik atau janji manis.

Di era digital ini, media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Namun, penggunaan media sosial yang tidak etis, seperti menyebarkan berita palsu (hoaks) atau hasutan, dapat mengganggu integritas pemilu. 

Berita palsu yang bersifat provokatif atau menghasut emosi dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik. Jika berita palsu menyerang salah satu kandidat atau kelompok sosial tertentu, hal ini dapat memicu konflik antar pendukung kandidat atau kelompok tersebut. Ketegangan dan konflik semacam ini dapat mengganggu ketertiban selama pemilu dan bahkan setelahnya, menciptakan situasi yang tidak stabil dan berpotensi berujung pada kekerasan.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk mengatasi masalah disinformasi. Penyuluhan kepada masyarakat tentang cara memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab adalah langkah penting dalam melawan penyebaran berita palsu.

Pemilu yang damai juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan terlibat secara aktif dalam proses pemilu, warga negara dapat memastikan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan benar dan adil. Partisipasi melalui pemantauan pemilu, memberikan suara dengan bijak, dan mendukung proses demokratis dengan sikap yang positif akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemilu yang damai dan sukses.

Dalam menyongsong Pemilu 2024, penting bagi kita semua untuk menginternalisasi nilai-nilai etika, mematuhi hukum, meningkatkan pemahaman melalui pendidikan pemilih, mengatasi disinformasi, dan aktif berpartisipasi dalam proses demokratis. 

Kepatuhan terhadap etika dan hukum dalam pemilu dapat pula membantu mengurangi potensi konflik dan kekerasan yang sering kali muncul ketika proses pemilu diwarnai oleh ketidakadilan atau kecurangan. Dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan, risiko terjadinya ketegangan dan kekerasan dapat diminimalkan.

Akhirnya, dengan menggabungkan semua elemen ini (etika dan hukum), kita dapat menciptakan pemilu yang damai, adil, dan berkualitas, yang pada akhirnya akan membawa negara ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Semoga# (Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)

Penulis: Bahren Nurdin

Editor: Khotib Syarbini